BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk
kesekian kalinya menerima Penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia yang
langsung diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono di Gedung Dhanapala
Kementerian Keuangan Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2013).
Penghargaan diberikan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai berhasil
menyusun dan menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012
dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
Menanggapi
penghargaan yang ke-116 tersebut, Heryawan menyampaikan ucapan terima kasih dan
apresiasi yang tinggi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian prestasi
berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
selama 2 tahun berturut-turut, yang diikuti dengan penghargaan dari Pemerintah
RI adalah bukti pengakuan publik atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Selama
2 tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat opini WTP dari
BPK RI, untuk tahun anggaran 2011 dan 2012. Semuanya itu merupakan bukti
keseriusan kita dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel dan
tersaji dengan baik. Semua prestasi itu berkat dukungan semua pihak. Untuk itu
saya ucapkan terima kasih," kata Heryawan dalam siaran pers yang diterima
INILAH.COM, Kamis (12/9/2013)
Sementara
itu, Wakil Presiden Boediono menegaskan reformasi bidang keuangan tingkat
keberhasilannya tergantung pada bagaimana kebijakan pimpinan lembaga atau
kepala daerah yang bersangkutan. Hal itu penting karena terkait dengan
pengelolaan keuangan, penatausahaan asset dan manajemen sumberdaya manusia.
"Setelah dikaji lebih dalam bahwa tingkat keberhasilan itu tergantung pada
kemampuan dan gaya kepemimpinan," ujarnya.
Menteri
Keuangan Chatib Basri dalam laporannya kepada Wakil Presiden, menyatakan acara
ini merupakan agenda tahunan. Dan untuk tahun ini mengambil tema
"Membangun Sinergi Menuju WTP". Reformasi bidang keuangan yang sudah
dilaksanakan mampu meraih kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan
negara. "Meningkatnya raihan opini WTP dan menurunnya opini disclaimer
atas semua lembaga/kementerian dan pemerintah daerah adalah bukti membaiknya
laporan keuangan dan akuntasi," ungkapnya.
Acara
Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013 yang
berlangsung satu hari ini dihadiri sejumlah pimpinan lembaga tinggi, Menteri
Kabinet Indonesia Bersatu II, anggota DPR, Gubernur/Bupati/Wali Kota seluruh
Indonesia, pejabat eselon 1-3 kementerian dan daerah. Selain acara pembukaan
dan pemberian penghargaan, juga ada presentasi dari sejumlah pemakalah.
Pada
kesempatan itu, Wakil Presiden didampingi Menko Perekonomian dan Menteri
Keuangan memberikan penghargaan kepada lembaga Dewan Perwakilan Daerah, Komisi
Yudisial, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Perdagangan,
Hukum dan Ham, ESDM, Kehutanan, PU, Agama, LH, KUKM, PPA, BUMN, PDT, Keuangan,
Sosial, Ristek, BPK, Pertahanan, Industri, Kesehatan, Polri, PPATK,
Menkopolhukham, Menko Perekonomian, Menko Kesra, LAN, Lemhanas, dan BIN.
Berdasarkan
laporan panitia, ada 15 Gubernur yang mendapatkan penghargaan karena mencapai
opini WTP. Selain Provinsi Jawa Barat, antara lain Sumbar, Jambi, Bengkulu,
Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Sulteng, Riau, Kepri, Kalbar, DIY, NTB, dan
Lampung. Selain itu ada sejumlah Kabupaten/Kota yang juga mendapatkan
penghargaan, di antaranya Kota Banda Aceh, Kota dan Kabupaten Tangerang,
Kabupaten Muko-Muko serta Kota Yogjakarta. (Jaka Permana)
*Sumber: Inilah Koran Online - Kamis, 12 September 2013
